 |
| Wakil Ketua DPRD, Jamil Zeb Tumory saat diwawancarai usai rapat Paripurna. (Foto- STASITA.com/Arif Fauzi Pardede) |
Kritik itu disampaikan Jamil melalui interupsi menjelang rapat paripurna ditutup. Rapat tersebut membahas Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Jamil mengatakan dirinya mengecek daftar kehadiran dinas dan instansi yang diundang. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kota Sibolga hadir dalam rapat, sedangkan perwakilan BPJS Kesehatan kembali tidak terlihat.
“Sepertinya, sekali lagi saya katakan BPJS Kesehatan ini tidak cinta dengan rakyat Kota Sibolga, tapi lebih cinta dengan 16 miliar,” ujar Jamil dalam rapat tersebut.
Menurut Jamil, ketidakhadiran BPJS Kesehatan bukan kali pertama terjadi. Ia menilai perwakilan BPJS hampir tidak pernah menghadiri undangan rapat paripurna maupun rapat koordinasi penting yang digelar DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga.
Jamil, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga, bahkan mengaku sebelumnya telah meminta agar Kepala BPJS Kesehatan Kota Sibolga dievaluasi dan diganti.
Seusai rapat, Jamil menjelaskan alasan kritiknya kepada wartawan. Ia mengatakan DPRD dan Pemko Sibolga sedang melakukan rasionalisasi anggaran. Dalam kondisi tersebut, alokasi untuk BPJS Kesehatan Sibolga yang disebut mencapai Rp16 miliar dinilai perlu dievaluasi.
Jamil menyebut struktur APBD Kota Sibolga untuk 2027 diproyeksikan sekitar Rp572 miliar. Menurut dia, beban Rp16 miliar untuk kepesertaan BPJS masih dapat ditekan jika pemerintah daerah dan BPJS aktif mencari sumber pembiayaan lain.
Ia menyebut DPRD telah mengidentifikasi tiga langkah yang dapat dilakukan. Pertama, menagih kuota bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jamil mengatakan Sibolga seharusnya memperoleh 5.000 slot kepesertaan dari provinsi. Namun, sejauh ini baru 1.000 slot yang diterima, terdiri atas 300 slot awal dan tambahan 700 slot.
Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan bersama anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan 9 memperjuangkan sisa 4.000 slot tersebut.
Kedua, memperbesar porsi kepesertaan yang ditanggung Kementerian Sosial. Melalui koordinasi dengan Dinas Sosial, kata Jamil, Pemko Sibolga menargetkan tambahan 5.000 slot pada Perubahan APBD 2026 dan 5.000 slot lagi pada APBD murni 2027. Dengan skema tersebut, terdapat 10.000 slot yang diharapkan dapat dialihkan menjadi tanggungan pemerintah pusat.
Ketiga, melakukan pendataan dan audit terhadap pekerja sektor swasta. Jamil meminta BPJS Kesehatan turun langsung bersama Kejaksaan dan Dinas Kesehatan untuk mendata perusahaan yang mempekerjakan pekerja formal. Menurut dia, pekerja yang menerima upah di atas UMR semestinya menjadi tanggung jawab perusahaan pemberi kerja.
Ia mencontohkan pekerja kapal penangkap ikan atau fisher dan pekerja perusahaan cold storage. Jumlahnya diperkirakan mencapai 4.000 orang. Jamil menilai pekerja tersebut tidak semestinya dimasukkan ke dalam skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang pembiayaannya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Jamil menyayangkan apa yang ia sebut sebagai sikap pasif BPJS Kesehatan Sibolga. Menurut dia, peluang melakukan efisiensi sebenarnya telah dibahas DPRD bersama Dinas Sosial sekitar dua pekan sebelumnya.
“Kami capek, retribusi pajak daerah kita kasih sama BPJS Kesehatan Kota Sibolga, tapi dia diam-diam saja. Jangan karena uang-uang dari kita jadi prestasinya Kepala BPJS, enggak fair namanya kalau begitu,” tegasnya.
Ia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Sibolga memimpin langsung rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut. Bagi Jamil, persoalan BPJS bukan sekadar mengenai besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan kepesertaan masyarakat dibiayai melalui skema yang tepat dan tidak membebani APBD jika sebenarnya dapat ditanggung pihak lain.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari BPJS Kesehatan Sibolga mengenai kritik, tudingan, dan usulan evaluasi anggaran yang disampaikan Jamil. Upaya konfirmasi kepada pihak BPJS Kesehatan tetap diperlukan untuk memperoleh penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan. (Antum)
Menurut Jamil, ketidakhadiran BPJS Kesehatan bukan kali pertama terjadi. Ia menilai perwakilan BPJS hampir tidak pernah menghadiri undangan rapat paripurna maupun rapat koordinasi penting yang digelar DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga.
Jamil, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Sibolga, bahkan mengaku sebelumnya telah meminta agar Kepala BPJS Kesehatan Kota Sibolga dievaluasi dan diganti.
Seusai rapat, Jamil menjelaskan alasan kritiknya kepada wartawan. Ia mengatakan DPRD dan Pemko Sibolga sedang melakukan rasionalisasi anggaran. Dalam kondisi tersebut, alokasi untuk BPJS Kesehatan Sibolga yang disebut mencapai Rp16 miliar dinilai perlu dievaluasi.
Jamil menyebut struktur APBD Kota Sibolga untuk 2027 diproyeksikan sekitar Rp572 miliar. Menurut dia, beban Rp16 miliar untuk kepesertaan BPJS masih dapat ditekan jika pemerintah daerah dan BPJS aktif mencari sumber pembiayaan lain.
Ia menyebut DPRD telah mengidentifikasi tiga langkah yang dapat dilakukan. Pertama, menagih kuota bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jamil mengatakan Sibolga seharusnya memperoleh 5.000 slot kepesertaan dari provinsi. Namun, sejauh ini baru 1.000 slot yang diterima, terdiri atas 300 slot awal dan tambahan 700 slot.
Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan bersama anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan 9 memperjuangkan sisa 4.000 slot tersebut.
Kedua, memperbesar porsi kepesertaan yang ditanggung Kementerian Sosial. Melalui koordinasi dengan Dinas Sosial, kata Jamil, Pemko Sibolga menargetkan tambahan 5.000 slot pada Perubahan APBD 2026 dan 5.000 slot lagi pada APBD murni 2027. Dengan skema tersebut, terdapat 10.000 slot yang diharapkan dapat dialihkan menjadi tanggungan pemerintah pusat.
Ketiga, melakukan pendataan dan audit terhadap pekerja sektor swasta. Jamil meminta BPJS Kesehatan turun langsung bersama Kejaksaan dan Dinas Kesehatan untuk mendata perusahaan yang mempekerjakan pekerja formal. Menurut dia, pekerja yang menerima upah di atas UMR semestinya menjadi tanggung jawab perusahaan pemberi kerja.
Ia mencontohkan pekerja kapal penangkap ikan atau fisher dan pekerja perusahaan cold storage. Jumlahnya diperkirakan mencapai 4.000 orang. Jamil menilai pekerja tersebut tidak semestinya dimasukkan ke dalam skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang pembiayaannya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Jamil menyayangkan apa yang ia sebut sebagai sikap pasif BPJS Kesehatan Sibolga. Menurut dia, peluang melakukan efisiensi sebenarnya telah dibahas DPRD bersama Dinas Sosial sekitar dua pekan sebelumnya.
“Kami capek, retribusi pajak daerah kita kasih sama BPJS Kesehatan Kota Sibolga, tapi dia diam-diam saja. Jangan karena uang-uang dari kita jadi prestasinya Kepala BPJS, enggak fair namanya kalau begitu,” tegasnya.
Ia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Sibolga memimpin langsung rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut. Bagi Jamil, persoalan BPJS bukan sekadar mengenai besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan kepesertaan masyarakat dibiayai melalui skema yang tepat dan tidak membebani APBD jika sebenarnya dapat ditanggung pihak lain.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari BPJS Kesehatan Sibolga mengenai kritik, tudingan, dan usulan evaluasi anggaran yang disampaikan Jamil. Upaya konfirmasi kepada pihak BPJS Kesehatan tetap diperlukan untuk memperoleh penjelasan dan menjaga keberimbangan pemberitaan. (Antum)
Anggaran BPJS Kesehatan
APBD Sibolga
BPJS Kota Sibolga
Daerah
DPRD Kota Sibolga
Headline
Jamil Zeb Tumory
Kota Sibolga
Pemko Sibolga
Politik
Rapat Paripurna DPRD
Komentar
Posting Komentar