 |
| Abdul Basyir Situmeang saat menyampaikan pembahasan dalam rapat KUA-PPAS, Selasa (8/9). (Foto- STASITA.com/Arif Fauzi Pardede) |
STASITA.com, (TAPTENG) ~ DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menampung program-program kerakyatan atau kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Tapteng Abdul Basir Situmeang dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 antara Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab di ruang rapat DPRD Tapteng, Selasa, (8/9).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama jajaran TAPD Pemkab Tapteng.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tapteng Ahmad Rivai Sibarani bersama Wakil Ketua DPRD Tapteng Joneri Sihite. Sejumlah anggota DPRD Tapteng yang tergabung dalam Banggar juga turut mengikuti pembahasan KUA-PPAS tersebut.
Dalam forum itu, Abdul Basir meminta penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada kebutuhan belanja pemerintahan. Menurut dia, anggaran daerah harus memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia mengusulkan sejumlah program yang menyentuh kebutuhan warga agar memperoleh alokasi anggaran. Di antaranya bantuan bagi kelompok tani, nelayan, beasiswa, pemberdayaan UMKM hingga program untuk para tukang becak.
Abdul Basir mengatakan kelompok tani membutuhkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hal serupa, kata dia, berlaku bagi nelayan yang masih menghadapi keterbatasan peralatan dan kebutuhan pendukung untuk melaut.
“Bantuan untuk kelompok-kelompok tani dan segalanya,” bebernya dalam rapat tersebut.
Ia juga meminta Pemkab mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan melalui program beasiswa. Program tersebut dinilai dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam membiayai pendidikan anak.
Perhatian kemudian diarahkan kepada para tukang becak. Abdul Basir mengatakan kelompok pekerja tersebut masih menjadi bagian dari masyarakat yang menggantungkan penghasilan sehari-hari dari jasa angkutan.
“Abang-abang becak banyak kali di sini yang menggantungkan hidup pada becak,” ujarnya.
Untuk kelompok tersebut, Abdul Basir mengusulkan anggaran sekitar Rp3 miliar. Anggaran itu diharapkan digunakan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada para tukang becak, dengan mekanisme penyaluran disesuaikan dengan ketentuan dan hasil pendataan pemerintah.
Selain itu, ia meminta Pemkab memperhatikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut dia, program pemberdayaan UMKM harus memiliki alokasi anggaran yang jelas dan tidak berhenti sebatas nomenklatur dalam dokumen perencanaan.
Abdul Basir juga menyinggung pokok-pokok pikiran DPRD (pokir) yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Ia meminta usulan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD tidak sekadar dicatat dalam proses perencanaan, tetapi dapat dipertimbangkan untuk direalisasikan melalui APBD 2027 sepanjang sesuai dengan aturan dan kemampuan keuangan daerah.
“Supaya direalisasikan 2027,” tandasnya.
Ia menegaskan program yang akan dimasukkan dalam APBD 2027 harus tetap diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab.
Bagi Abdul Basir, APBD bukan semata-mata deretan angka pendapatan dan belanja. Anggaran daerah, kata dia, harus kembali kepada kepentingan masyarakat dan menghasilkan program yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata. (Antum)
Komentar
Posting Komentar