Golkar Tapteng Desak 123 Miliar Dialokasikan Untuk Korban Bencana, Joneri Sihite: Jangan Simpan Uang Rakyat!

[Wakil Ketua DPRD Joneri Sihite (kiri) didampingi Ketua fraksi Golkar DPRD Tapteng Heni Sartika Simanjuntak (Kanan) saat wawancara.]

STASITA.com, (TAPTENG) ~ Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapteng segera menggunakan ruang fiskal yang tersedia untuk membantu ribuan keluarga korban banjir dan longsor yang hingga kini disebut belum tertangani.

Wakil Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi Golkar, Joneri Sihite mengatakan, pimpinan DPRD telah membahas persoalan bantuan korban bencana. Ia menyebut DPRD mendukung agar dana Rp123 miliar yang saat ini tersedia di kas daerah dapat diarahkan untuk penanganan masyarakat terdampak bencana 25 November 2025.

Menurut Joneri, bencana tersebut berdampak luas. Dari 20 kecamatan di Tapanuli Tengah, 18 kecamatan disebut terdampak bencana. Berdasarkan data yang diterimanya dari Dinas Sosial, terdapat sekitar 34.000 keluarga terdampak, sementara baru sekitar 9.000 keluarga yang mendapatkan penanganan.

"Artinya masih ada 25.000 kepala keluarga lagi yang tidak tertangani. Ini masalah kemanusiaan," kata Joneri kepada wartawan saat wawancara, Rabu (19/8/26) di ruang rapat kantor DPRD.

Ia menilai Pemkab Tapteng tidak boleh membiarkan korban bencana menunggu tanpa kepastian selama berbulan-bulan. Apalagi, kata dia, persoalan masyarakat tidak berhenti pada kerusakan rumah, tetapi juga menyangkut pertanian, mata pencaharian dan kebutuhan hidup setelah bencana.

Joneri mengatakan jika Rp123 miliar dibagi kepada sekitar 25.000 KK yang belum tertangani, nilainya sekitar Rp5 juta per KK.

"Kalau dihitung secara matematika, Rp123 miliar dibagi 25.000 KK kemungkinan kurang lebih Rp5 juta per KK," bebernya.

Karena itu, Joneri meminta Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu menyetujui penggunaan anggaran tersebut untuk membantu korban bencana.

"Kami sebagai wakil rakyat setuju dan kami siap bertanggung jawab kalau memang ada kesalahan di sana. Artinya, asal benar-benar eksekutif membagi kepada korban bencana," ujarnya.

Selain itu, Joneri juga menyoroti persoalan pendataan penerima bantuan. Ia mempertanyakan koordinasi Pemkab Tapteng dengan kepala desa dan lurah dalam penanganan pascabencana.

Menurut dia, Pemkab Tapteng seharusnya sejak awal mengumpulkan kepala desa dan lurah untuk memastikan data korban benar-benar faktual.

"Jangan ada alasan lagi bahwa aparat desa, aparat kelurahan tidak memberikan data yang benar. Kenapa kesalahan itu bisa terjadi? Itu tetap kesalahan bupati," ketus Ketua DPD Golkar Tapteng itu.

Ia mengaku siap mendukung Pemkab Tapteng apabila anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan korban bencana.

"Sampai kami tidak digaji pun kami sudah siap, asal benar-benar tertangani korban bencana ini," tegasnya.

Joneri juga menyinggung SILPA sekitar Rp175 miliar yang sebelumnya menjadi sorotan DPRD. Ia mengatakan alasan efisiensi tidak seharusnya membuat Pemkab Tapteng mengabaikan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

"Kalau kata bupati tidak ada uang, oke, efisiensi, tidak apa-apa. Tapi kenyataannya SILPA Rp175 miliar. Berarti ada dana," ungkapnya.

Ia pun melontarkan peringatan keras kepada Pemkab Tapteng agar tidak mengambil keuntungan dari penderitaan masyarakat korban bencana.

"Jangan mengumpulkan kekayaan dari korban bencana ini," ucap Joneri.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapteng, Heni Sartika Simanjuntak menyatakan mendukung sikap Joneri. Ia mempertanyakan alasan dana Rp123 miliar yang disebut berasal dari kembalinya Transfer ke Daerah (TKD) tidak dimanfaatkan untuk membantu masyarakat terdampak.

"Kalau memang ada uangnya, kenapa tidak kita gunakan? Kenapa anggaran berlebih ada, padahal kita tahu bencana ini sudah hampir sembilan bulan?" Ujarnya.

Heni mengatakan persoalan tersebut semakin mendesak, karena hujan masih mengguyur sejumlah wilayah Tapteng. Kecamatan Pandan, Kecamatan Tukka, Hutanabolon, menurutnya masih menghadapi persoalan banjir dan lumpur ketika hujan turun.

Heni juga menyinggung warga yang datang ke DPRD membawa persoalan keluarga yang terdampak bencana, termasuk warga yang disebut belum menerima bantuan meski anggota keluarganya hilang akibat bencana.
"Ini bukan uang pribadi. Ini uang negara untuk rakyat juga," Imbuhnya.

Menambakan, politisi Golkar, Joneri Sihite menegaskan usulan penggunaan anggaran tersebut bukan soal politik atau untuk kepentingan politik.

Ia mengatakan persoalan korban bencana harus ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan.

"Ini masalah kemanusiaan. Kami tidak ada maksud politisasi di sini. Ini berbicara masalah bencana," katanya.

Menurut Joneri, apabila kinerja pemerintah daerah berjalan baik, Fraksi Golkar justru akan memberikan dukungan.

"Kalau kinerja bupati ini baik, kami Fraksi Golkar akan membela beliau. Tapi ini kami harus membela rakyat kami," ujarnya menegaskan posisi fraksinya.

Disamping itu, Heni juga menambahkan, meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Pemkab Tapteng melihat kembali kondisi masyarakat terdampak.

Ia menilai kedatangan Presiden, menteri, gubernur, Kapolri hingga Panglima TNI ke wilayah terdampak semestinya diikuti koordinasi yang kuat sehingga penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat.

"Seharusnya kalau terjadi koordinasi yang baik, masalah penanganannya sudah rampung," katanya.

Heni membandingkan kondisi Tapteng dengan sejumlah daerah lain yang menurutnya penanganan pascabencananya lebih cepat.

"Kenapa di Tapteng ini terlalu berhati-hati menangani bencana alam? Ini karena kurang koordinasi," tandasnya.

Kini, kata dia, keputusan berada di tangan Pemkab Tapteng. DPRD mengaku telah menyatakan kesiapan mendukung pengalokasian anggaran bagi masyarakat terdampak.

"Yang pasti kami sebagai wakil rakyat bagaimana jeritan masyarakat supaya terbantu, supaya kesedihan masyarakat korban bencana alam ini berkurang," pungkas Heni. (Antum)